Prosedur Razia Kendaraan Bermotor Yang Benar

razia-kendaraan-gabungan-dari-polres-bangka-pm-tni-ad-pm-tni

Halo halo…afa kabar?

Cukup sering diselenggarakan operasi kendaraan bermotor (ranmor) oleh Kepolisian. Biasanya, berkaitan dengan waktu khusus, seperti Operasi Patuh Jaya. Lalu menjelang Lebaran razia yang diberi nama Operasi Ketupat. Jelang Natal dan tahun baru biasanya Operasi Lilin.

Nah berhubung banyaknya keluhan, kritikan, celaan yang beredar di dunia maya mengenai banyaknya penyetopan “ilegal” yang dilakukan oknum polisi dan demi mengindari kesalahpahaman serta merupakan bentuk sosialisasi, Humas Mabes Polri memberikan informasi terkait prosedur pemeriksaan atau razia ranmor yang sesuai aturan.

Peraturan soal razia ini sudah tertuang dalam PP No. 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. Definisi pemeriksaan menurut Pasal 1 angka 2 PP 42/1993 adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif.

Dalam Pasal 2 disebutkan, petugas yang melakukan pemeriksaan atau razia kendaraan bermotor di jalan harus dilengkapi surat penugasan yang dikeluarkan oleh Kapolri untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Polri, dan menteri untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa PNS.

Dalam surat perintah tugas tersebut, sebagaimana yang termuat dalam pasal 14, harus pula memuat beberapa hal sebagai berikut:

a. Alasan dan jenis pemeriksaan.
b. Waktu pemeriksaan.
c. Tempat pemeriksaan.
d. Penanggung jawab dalam pemeriksaan.
e. Daftar petugas pemeriksa.
f. Daftar pejabat penyidik yang ditugaskan selama dalam pemeriksaan.

Dalam PP tersebut juga mensyaratkan semua petugas yang melakukan razia wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut yang jelas. Seperti tanda-tanda khusus sebagai petugas pemeriksa dan perlengkapan pemeriksaan. Untuk razia yang dilakukan oleh Polisi, maka petugas harus menggunakan seragam dan atribut yang ditetapkan.

Lalu, di pasal 15 ayat 1-3, disebutkan bahwa pada tempat pemeriksaan wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor. Tanda dimaksud harus ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 100 meter sebelum tempat pemeriksaan.

Khusus untuk pemeriksaan yang dilakukan pada malam hari, selain harus dilengkapi tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan, petugas juga diwajibkan untuk memasang lampu isyarat bercahaya kuning terang.

Jadiiii….kalo ada yang nyetop tapi ngga ada atribut yang sesuai apakah setop apa lanjuuutt??? Atau mau proteesss???

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s